Achmad Reza Fadillah

LIMA PILAR PEMBANGUNAN NASIONAL

2012-02-02T23:57:00.000-08:00

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal mencerdaskan kehidupan masyarakat, terciptanya kesejahteraan umum, perlindungan bagi masyarakat dan negara, dan membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.
Suatu upaya yang merupakan hal dasar yang harus di wujudkan oleh pemegang kebijakan nasional dalam membangun Negara ini.

Namun, kita sudah sama-sama tahu apa yang terjadi dan ada dalam kehidupan masyarakat saat ini, tidak seluruh perwujudan tersebut di ciptakan dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali jurang-jurang social didalamnya, tidak seimbangnya kehidupan masyarakat, keadaan yang memprihatinkan di beberapa daerah ( di Ibukota malah juga ada ), dan juga penegakan hukum yang masih berat sebelah , masalah korupsi tidak kelar2, serta masalah kedaulatan di Negara kita ( Senggolan Malaysia dan Papua Nugini beberapa waktu lalu ).

Apakah selama ini pemerintah kita tidak membangun Negara ?, yah tentunya mereka membangun namun mungkin karena kepintaran mereka sepertinya hanya membangun kulit luar saja dari wadah yang kita sebut Negara ini dengan pembangunan – pembangunan fisik, yang hanya cukup memandang pondasi pembangunan yaitu dasar negara Pancasila sebagai pondasi yang kuat, sebagai tapi tidak memiliki pilar yang kurang kuat untuk menunjang pembangunan itu.

Pilar – Pilar penunjang pembangunan nasional adalah wujud dari pondasi pembangunan Negara, untuk menunjang pembangunan diatasnya sebagai wujud tumbuhnya pembangunan kehidupan masyarakat dan Negara.

Contohnya begini, kalau kita mau membangun rumah tentunya kita harus punya pondasi yang kuat di bawahnya, lalu setelah pondasi ada kita bangun tiang2 yang kokoh untuk pembangunan selanjutnya entah untuk di tingkatkan lagi ataupun membangun atap untuk melindungi rumah kita dan orang-orang yang tinggal didalamnya.

Begitu juga logikanya dengan pembangunan Negara, Indonesia telah memiliki suatu pondasi yang kuat yaitu Pancasila sebagai Dasar Negara, namun tiang – tiang yang dibangun dalam hal ini saya sebut Pilar tidaklah cukup kuat untuk menunjang pembangunan lanjutan yang sudah terjadi, dan menurut saya malah salah / kurang kokoh dalam membangun pilar – pilar penunjang tersebut.

Pilar Pembangunan yang kokoh untuk membangun Negara ini menurut saya, harus diciptakan Lima Pilar Utama yaitu :

1. Mewujudkan terciptanya pembangunan Pilar Pangan secara mandiri dan ketahanan pangan yang kokoh untuk menjaga sumber pangan yang baik bagi masyarakat.
Indonesia sebagai Negara agraris dan maritime tentunya masalah penciptaan pangan dan ketahanan seharusnya tidaklah sulit mewujudkannya. Sehingga Masalah Kelaparan di Negara kita dan kekurangan Gizi di Negara kita tidaklah menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat

2.    Mewujudkan terciptanya pembangunan Pilar Sandang secara mandiri, kreatif dan mampu bersaing secara sehat dengan produk sandang lainnya.
Dalam Hal ini maksud saya adalah terjaganya industri pakaian di dalam negeri dimana seharusnya kita bangga untuk memakai produk – produk sandang dalam negeri dan juga pemerintah menjaga industry – industry sandang dalam negeri baik dari sisi mereka mendapatkan bahan baku industri dari hulu ke hilir dan perlindungan industry tersebut dari terjangan dan serbuan barang impor dari luar negeri. Bukan tidak boleh berdagang dengan luar negeri, tapi pemerintah dan masyarakat harus menciptakan paradigma cinta dalam negeri dan memakainya setiap hari ( jadi Bukan Slogan saja ).

3.    Mewujudkan terciptanya pembangunan pilar Papan untuk perlindungan tempat tinggal masyarakatnya.
Pembangunan perumahan untuk masyarakat, dalam hal ini pemerintah harus menciptakan tempat berlindung bagi masyarakatnya untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan sehat. Banyak masyarakat kita baik di pusat dan di daerah yang belum memiliki tempat tinggal sendiri dan layak, beberapa waktu lalu pemerintah membangun rusunami / rumah bersubsi untuk masyarakatnya namun banyak kendala bagi masyarakat utnuk memiliki tempat tinggal tersebut dalam hal kelayakan mendapatkan kredit dari Bank, dan yang membeli adalah notabene orang-orang yang memiliki uang dan layak saja, dan akhirnya mengkontrakan kembali property tersebut untuk masyarakat lain. Hal itu Sah-sah saja namun pertanyaannya pemerintah mau menarik untung dari masyarakat atau member kemudahan tempat tinggal bagi masyarakat ?

4.    Mewujudkan terciptanya pilar Pendidikan Nasional untuk masyarakat.
Bicara Pendidikan, penyediaan Pendidikan adalah salah satu pilar utama yang tidak boleh dilupakan, pendidikan yang baik dari tersedianya sarana dan prasarana pendidikan nasional sampai kemudahan masyarakat untuk belajar adalah tugas pemerintah, dan masyarakat itu sendiri dalam pengadaannya, namun disini pemerintah harus membuatnya secara Cuma-Cuma untuk masyarakatnya dengan imbal balik hasil pendidikannya tersebut juga diperuntukan membangun Negara. Masih banyak sekolah – sekolah yang tidak layak bagi masyarakat yang harus di bangun dibanding pemerintah harus membangun sebuah tempat yang hanya untuk buang hajat orang-orang tertentu saja.

5.    Mewujudkan terciptanya pilar kesehatan masyarakat secara terjamin dan bermutu.
Kesehatan Fisik dan Mental Masyarakat perlu di dukung oleh pemerintah dalam kehidupan masyarakat dimana pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi setiap lapisan masyarakat tanpa kecuali dan menyediakan sarana dan prasananya. Disini Pemerintah harus menyediakan semacam Asuransi bagi kesehatan masyarakatnya baik Kaya maupun Miskin, serta penyediaan infrastruktur kesehatan bagi mereka.

Bisa disimpulkan Lima Pilar Pembangunan Nasional yaitu Pangan,Sandang,Papan, Pendidikan dan Kesehatan itulah yang harus di bangun secara kuat untuk menopang pembangunan lainnya diatas pilar – pilar tersebut, dan secara keseluruhan pilar – pilar pembangunan tersebut akan menciptakan jiwa dan mental masyarakat yang lebih baik dalam menghadapi kemajuan zaman dan era globalisasi, disini saya menekan bahwa pembangunan mental yang harus di perkokoh di Indonesia bukan pembangunan Fisik kenapa begitu ? …..Anda Lihat saja masyarakat dan pemimpin kita...:)..

10 KELEBIHAN INDONESIA YANG TIDAK DIMILIKI NEGARA LAIN

2012-01-18T19:50:00.000-08:00

Banyak sebenarnya yang tidak tahu dimanakah negara terkaya di planet bumi ini, ada yang mengatakan Amerika, ada juga yang mengatakan negera-negara di timur tengah.inilah negara terkaya di planet bumi yang luput dari perhatian warga bumi lainya. warga negara ini pastilah bangga jika mereka tahu. tapi sayangnya mereka tidak sadar “berdiri di atas berlian”.tapi bukankah negara itu sedang dalam kondisi terpuruk? hutang dimana-mana, kemiskinan, korupsi yang meraja lela, kondisi moral bangsa yang kian menurun serta masalah-masalah lain yang sedang menyelimuti negara itu.

Baiklah mari kita urai semuanya satu persatu sehingga kita bisa melihat kekayaan negara ini sesungguhnya :

1. Punya Tambang Emas

Negara ini punya pertambangan emas terbesar dengan kualitas emas terbaik di dunia namanya PT Freeport. Apa saja kandungan yang di tambang di Freeport? ketika pertambangan ini dibuka hingga sekarang, pertambangan ini telah mengasilkan 7,3 JUTA ton tembaga dan 724,7 JUTA ton emas.dan jika diuangkan hasilnya menjadi anggap Rp. 300.000. dikali 724,7 JUTA ton emas/ 724.700.000.000.000 Gram dikali Rp 300.000. = Rp.217.410.000.000.000.000.000 RupiahLalu siapa yang mengelola pertambangan ini? bukan negara ini tapi AMERIKA! prosentasenya adalah 1% untuk negara pemilik tanah dan 99% untuk amerika sebagai negara yang memiliki teknologi untuk melakukan pertambangan disanabahkan ketika emas dan tembaga disana mulai menipis ternyata dibawah lapisan emas dan tembaga tepatnya di kedalaman 400 meter ditemukan kandungan mineral yang harganya 100 kali lebih mahal dari pada emas, ya.. dialah URANIUM!

2. Punya Cadangan Gas Alam Terbesar

Negara ini punya cadangan gas alam TERBESAR DI DUNIA ! Tepatnya di Blok Natuna.Berapa kandungan gas di blok natuna? Blok Natuna D Alpha memiliki cadangan gas hingga 202 TRILIUN kaki kubik!! dan masih banyak Blok-Blok penghasil tambang dan minyak seperti Blok Cepu dll. DIKELOLA SIAPA? EXXON MOBIL! dibantu sama Pertamina

3. Punya Hutan Tropis

Negara ini punya Hutan Tropis terbesar di dunia. Hutan tropis ini memiliki luas 39.549.447 Hektar, dengan keanekaragaman hayati dan plasmanutfah terlengkap di dunia.Letaknya di pulau Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. sebenarnya jika negara ini menginginkan kiamat sangat mudah saja buat mereka. tebang saja semua pohon di hutan itu makan bumi pasti kiamat. karena bumi ini sangat tergantung sekali dengan hutan tropis ini untuk menjaga keseimbangan iklim karena hutan hujan Amazon tak cukup kuat untuk menyeimbangkan iklim bumi. dan sekarang mereka sedikit demi sediki telah mengkancurkanya hanya untuk segelintir orang yang punya uang untuk perkebunan dan lapangan Golf. sungguh sangat ironis sekali.

4. Punya Lautan Luas
Negara ini punya Lautan terluas di dunia. Di kelilingi dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia hingga tidak heran memiliki jutaan spesies ikan yang tidak dimiliki negara lain.Saking kaya-nya laut negara ini sampai-sampai negara lain pun ikut memanen ikan di lautan negara ini.

5. Punya Penduduk Terbesar Ke 4

Negara ini punya jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia. Dengan jumlah penduduk segitu harusnya banyak orang-orang pintar yang telah dihasilkan negara ini, tapi pemerintah menelantarkan mereka-mereka. Sebagai sifat manusia yang ingin bertahan hidup tentu saja mereka ingin di hargai. Jalan lainya adalah keluar dari negara ini dan memilih membela negara lain yang bisa menganggap mereka dengan nilai yang pantas.

6. Punya Tanah Subur

Negara ini memiliki tanah yang sangat subur. karena memiliki banyak gunung berapi yang aktif menjadikan tanah di negara ini sangat subur terlebih lagi negara ini dilintasi garis katulistiwa yang banyak terdapat sinar matahari dan hujan. Jika dibandingkan dengan negara-negara timur tengah yang memiliki minyak yang sangat melimpah negara ini tentu saja jauh lebih kaya. coba kita semua bayangkan karena hasil mineral itu tak bisa diperbaharui dengan cepat. dan ketika seluruh minyak mereka telah habis maka mereka akan menjadi negara yang miskin karena mereka tidak memiliki tanah sesubur negara ini yang bisa ditanami apapun juga. bahkan tongkat kayu dan batu jadi tanaman.

7. Punya Pemandangan Eksotis

Negara ini punya pemandangan yang sangat eksotis dan lagi-lagi tak ada negara yang bisa menyamainya. dari puncak gunung hingga ke dasar laut bisa kita temui di negara ini sehingga menjadi daya tarik pariwisata bagi turis - turis domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke negara kita dan mendatangkan devisa bagi pendapatan negara.

8. Bhineka Tunggal Ika

Negara Kita Memiliki keanekaragaman suku, agama dan budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakatnya, dan keragaman tersebut dapat kita satukan dalam satu kesatuan Bhineka Tunggal Ika, dalam kehidupan masyarakat kita walaupun anda datang dari suku dan etnis berbeda namun di Indonesia kehidupan kita sudah blending menjadi satu menjadi masyarakat nusantara , masyarakat Indonesia.

Sudah tidak ada kata lagi dalam perbedaan dalam diri kita, dan boleh berbangga bahwa di dunia ini yang mengikuti semboyan kita adalah negara adikuasa Amerika Serikat dengan semboyannya yaitu"E Pluribus Unum"

9. Keragaman Suku dan Budaya

Tidak dapat di pungkiri keragaman suku dan budaya di Indonesia menjadi negara ini sebagai satu-satunya negara di dunia yang memiliki kesenian kebudayaan terbanyak dalam satu negara, dari sabang sampai merauke dapat kita lihat berbagai macam kesenian adat dan kearifan lokal dalam kebudayaan masing - masing suku, ini harus dilestarikan sebagai sebuah Identitas Bangsa yang membedakan khas negara kita dengan negara lain.

10. Tiga Lautan dan Dua Benua, and The Ring of Fire

Secara Geografis, Negara kita hanya satu2nya negara di dunia yang dikelilingi oleh tiga lautan Dunia yaitu Lautan Pasifik, Lautan Hindia, dan Laut China Selatan dan berada diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan dikelilingi oleh lingkaran gunung berapi di dunia, ada maksudnya Tuhan menciptakan negara kita di sana, apakah untuk kebanggaan ataupun untuk kita memahami lingkungan, silahkan anda berpikir tentang itu :)

Sumber :

achmadrezafadillah.blogspot.com

sumber lainnya

gambar : internet

EMBARGO DIRI SENDIRI, BERANI ?

2012-01-02T21:12:00.001-08:00

Mengembargo diri sendiri, mungkin sebagian diantara kita masih bingung dengan kalimat embargo, apasih embargo itu ??? apa salah satu teknologi baru atau mungkin yang nyeleneh akan mengatakan apakah embargo sejenis binatang melata, hehehe tentu bukan yah....

Embargo ( menurut wikipedia ) adalah

Dalam perniagaan dan politik internasional, embargo adalah pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara.

Embargo umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasikannya dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit. Keadaan yang sulit ini dapat terjadi akibat pengaruh dari embargo yang menyebabkan ekonomi negara yang dilawan tersebut menderita karenanya.

Embargo biasanya digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan. Salah satu contoh embargo adalah yang pernah diterapkan Amerika Serikat terhadap Indonesia dari tahun 1999 hingga 2005 dalam hal pengadaan senjata militer akibat pelanggaran HAM yang dilakukan ABRI di Timor Timur.

Itulah Embargo, secara kasar embargo adalah sejenis hukuman atau mungkin bisa dikatakan pengucilan secara paksa untuk tujuan tertentu agar sebuah badan / individu tidak bisa berinteraksi secara aktif kepada pihak lain dalam bidang - bidang tertentu tetapi sebagian besar diartikan berinteraksi dalam bidang perdagangan / perniagaan.

Kembali kepada Judul, apa maksudnya embargo terhadap diri sendiri ? apa atau siapakah diri sendiri itu yang dimaksud ?, tentunya sesuai dengan pemikiran bodoh saya yang saya maksud adalah well, ngga lain dan ngga bukan adalah negara kita ini loh.

Sebagian dari anda akan mengatakan, Gila masa kita mau mengucilkan / melakukan pelarangan terhadap negara kita sendiri dalam berinteraksi dengan negara lain...?????

Yah, kalau bagi saya kenapa tidak, terkadang menutup diri untuk sementara waktu untuk membuat perbaikan dalam diri tersebut dalam rangka menata diri lebih baik untuk lebih siap bermasyarakat sah - sah saja untuk dilakukan.

Kenapa ? karena dengan begitu setidaknya sebuah jiwa akan melakukan evaluasi diri dan meinventarisir kemampuan dari dalam diri / sumber daya yang dimiliki dan menempatkan kemampuan tersebut pada porsinya masing - masing, sehingga tahu aset - aset berharga apa yang dimiliki untuk dipertahankan atau untuk di lepas, dan tahu kapan dan dimana menempatkan kemampuannya itu tersebut, dengan begitu sebelum berinteraksi dengan pihak lain, diri sendiri pun tahu untuk memperbaiki dirinya tersebut dari dalam jiwa dan sampai permukaan kulit.

Kembali ke Negara kita, mengembargo negara kita sendiri bukan berarti mengembargo keseluruhan bidang - bidang kehidupan untuk berinteraksi dengan negara lain, tapi memberikan kita kesempatan untuk mengevaluasi dan menata kemampuan bangsa dan negara serta menginvetarisir aset - aset baik itu Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya.

Dari sisi sumber daya alam, negara kita memiliki kekayaan alam yang banyak, namun jumlahnya terbatas,maka sumber daya tersebut harus di olah oleh kita sendiri untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk pihak / negara lain, contoh batubara, para pengusaha batubara khususnya apabila batubara dengan kalori diatas 60 mereka cenderung lebih baik menjualnya ke negara lain dengan alasan lebih banyak uang yang didapat dibandingkan di jual kedalam negeri.

Sehingga wajar saja kalo kebutuhan batubara dalam negeri sering tersendat - sendat, makanya kalau listrik sering kali mati lampu yah wajar saja pasokan batubaranya juga tersendat - sendat yang ada masyarakat marah - marah menyalahkan perusahaan milik masyarakat ini juga yang kadang males juga untuk bermasyarakat.

Yah mereka juga tidak bisa disalahkan karena biaya operasional mereka juga tinggi contohnya solarnya saja sudah mahal, ataupun peralatan mesin2 berat lain, dan juga PUNGLI pejabat setempatnya yang membuat biaya operasional juga tinggi baik dari segi perizinan dll.

Dari satu contoh diatas kita sudah bisa melihat bukan ? bahwa kekayaan alam kita dari hulu ke hilir, dari sekian banyak proses didalamnya terdapat suatu perilaku ekonomi yang berujung pada "lebih baik menjual ke masyarakat negara lain dari pada dalam menjual ke dalam negeri, untung lebih besar, sedangkan dalam negeri, sudah balik modal pun syukur terkadang malah rugi."

bila demikian halnya paradigma itu berlanjut maka tidak mengherankan kalau kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat menjadi terhambat. pemerintahan negara sesuai AMANAT UUD'45 haruslah menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dari pengelolaan kekayaan alam untuk pemenuhan hajat Hidup orang banyak, tapi yah anda lihat sendiri sajalah.....

Embargo negara bila dilakukan secara diri sendiri bukannya tidak boleh berdagang dengan negara lain, tapi setidaknya 5 dasar kebutuhan masyarakat Indonesia harus dipenuhi dahulu yaitu Kebutuhan Sandang, Papan, Pangan, Pendidikan dan Kesehatan, bila semua itu sudah dilakukan dengan pemanfaatan kekayaan alam dan SDM yang baik, BUKAN MIMPI kalau Negara kita akan menjadi negara maju.

Jadi Kalau Anda seorang Pemimpin dari diri anda sendiri dan kelak menjadi pemimpin bangsa dan negara ini, BERANIKAH ANDA MENGEMBARGO DIRI ANDA SENDIRI ?

STUDI BANDING DI INTERNET YUK – SEKEDAR SARAN SAMBIL NGOPI

2011-05-04T22:40:00.000-07:00

Komunikasi dan Informasi sudah menjadi bagian hidup dari manusia di seluruh penjuru dunia ini, apalagi dengan penemuan – penemuan yang melahirkan teknologi baru untuk mempermudah komunikasi dan informasi dengan memperdekat hubungan – hubungan antar manusia untuk berinteraksi di segala bidang.

Apalagi dengan berkembangannya teknologi internet yang tidak hanya mempendek jarak komunikasi dan informasi antar manusia, bahkan sampai tidak ada batas – batas antar negara di dalamnya, semua manusia dari segala bangsa dan bahasa bisa berinteraksi satu sama lain, saling berkomunikasi, tukar menukar informasi, apapun bisa terjadi didalamnya, bahkan ada istilah sekarang kalo mau tahu informasi yang kita cari tinggal tanya di mbah gugel hehe…

Bahkan kini pun komunikasi dan informasi bisa di dapatkan dengan biaya yang relatif ekonomis bahkan sangat murah sekali, tidak memerlukan perhitungan anggaran yang ribet ataupun mahal, sehingga segala lapisan masyarakat baik si kaya maupun si miskin, tua maupun muda pun tidak ada bedanya didalam dunia internet ini dalam mencari informasi.

Kita tidak perlu jauh – jauh untuk mencari informasi mengenai apa yang terjadi di belahan dunia lain untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan tersebut, bahkan kita pun bisa mendapatkan pelajaran – pelajaran yang menurut kita perlu kita cari di dalam dunia komunikasi dan informasi sekarang ini.

Misalnya kita mau mencari kondisi masyarakat dalam suatu bidang di negara lain,, tinggal duduk di depan PC/Laptop, ketik negara yang kita mau cari, cari informasi kondisi di negara tersebut, dan tidak lama maka kita akan mendapatkan informasi tersebut di layar PC/Laptop kita, kalaupun kita masih kurang jelas, kita bisa datang ke Kedutaan Negara / Konsulat Jendral Negara bersangkutan yang ada di Indonesia untuk mencari informasi tersebut, pun karyawan yang bekerja di sana pun ada juga yang bangsa Indonesia sehingga kendala bahasa pun tidak akan jadi masalah.

Setelah kita mendapatkan informasi – informasi tersebut, kita bisa membandingkan informasi tersebut dengan kondisi yang ada di negara kita, dan setelah beberapa analisa maka kita bisa menarik kesimpulan – kesimpulan yang bisa kita implementasikan untuk keperluan – keperluan kita tersebut.

Jadi , Jelas Mudah kan kalau mau studi banding, ga usah keluar biaya besar untuk cari tiket, biaya hotel, akomodasi, dll untuk mencari informasi, waktu kita pun tidak terbuang percuma, lalu keamanan dompet kita pun tetap terjaga, Yah lain halnya kalau memang kita mau berWisata, uang pribadi kita pun harus siap2 keluar untuk hal yang sifatnya konsumtif tersebut.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

2011-05-01T05:57:00.001-07:00

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1999.
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETUA
ttd.
Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.

PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA - 2000
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguhsungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, pasal 25E, Bab X, pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
Pasal 18A(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil
dan selaras berdasarkan undang-undang.
Pasal 18B(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pasal 19(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Pasal 20(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib
diundangkan.
Pasal 20A(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undangundang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.
Pasal 22AKetentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undangundang.
Pasal 22 BAnggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
Bab IXA
WILAYAH NEGARA

Pasal 25E
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Bab X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Bab XA
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28ASetiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 28D(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.
Pasal 28E(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28FSetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28H(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 28I(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 28J(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara.
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisia n Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
Bab XV.
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 36ALambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Pasall 36BLagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya
Pasal 36CKetentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
KETUA
Prof. Dr. H.M. AMIEN RAIS

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2002

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Ketua
Prof. Dr. H.M. Amien Rais

OTONOMI DAERAH : SEBUAH KOMODITI BARU UNTUK MENGERUK KEUNTUNGAN ?

2011-04-29T01:49:00.000-07:00

OTONOMI DAERAH : SEBUAH KOMODITI BARU UNTUK MENGERUK KEUNTUNGAN ?

Otonomi Daerah, sebuah kata yang menjadi favorit bagi para daerah – daerah di Indonesia setelah Reformasi 1998 dilancarkan oleh para tokoh dan mahasiswa, sebenarnya otonomi daerah adalah nama lain dari pembagian hak dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau desentralisasi pemerintahan yang sudah ada peraturan perundangannya dari jaman orde baru yaitu UU no.5/1974, namun penerapan undang-undang tersebut, hanyalah sebatas diatas kertas saja dan tidak benar-benar di laksanakan , baru setelah reformasi, pemerintah membuat UU no.22/1999 tentang otonomi daerah.

Otonomi daerah sebagai salah satu konsep yang telah dibuat peraturan perundangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebenarnya sebuah hal yang baik karena dengan Undang-undang tersebut pemerintah pusat memberikan beberapa kewenangan pelaksanaan pemerintahan kepada pemerintah daerah masing – masing untuk mengelola sendiri secara mandiri daerahnya tersebut tanpa meninggalkan koridor –koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan begitu, jalur – jalur birokrasi bisa di perpendek dan pelayanan publik bisa di lakukan dengan efektif dan efisien, lalu pemerintah daerah bisa membangun daerahnya untuk memajukan daerahnya, melalui pembangunan fisik dan pembangunan mental di wilayahnya.

Pemanfaatkan potensi daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pengelolaan anggaran daerah yang tepat guna, membangun pelayanan publik baik dalam bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pangan, papan maupun sandang dan terutama mengangkat kearifan lokal di wilayahnya sebagai ciri khas daerah yang menjadi bagian dari persatuan dan kesatuan nasional adalah hal yang mutlak untuk dilakukan.

Namun untuk mewujudkan semua itu pemerintah daerah harus memiliki dulu desain – desain pembangunan wilayah yang mengedepankan kepentingan masyarakat, baik itu desain pembangunan ekonomi lokal, industri lokal, serta pembangunan mental masyarakatnya, mereka harus memiliki rencana jangka panjang untuk menata zona – zona residensial, komersial dan industrial didaerahnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia di wilayahnya, dan memperhatikan moda – moda transportasi antar daerah dan nasional.

Lalu Pemimpin daerah sebagai putra dan putri daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat daerah masing – masing untuk mengemban kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pemimpin daerah dimana mereka harus benar – benar membangun daerahnya tersebut bedasarkan amanat nasional dan amanat daerahnya.

Namun Otonomi daerah yang bagus itu kini hanyalah menjadi alat untuk kendaraan politik bagi sebagian dari orang – orang yang mempin daerahnya tersebut, banyak sekali kegagalan pembangunan daerah dengan tidak terselenggaranya pelayanan publik yang baik untuk masyarakatnya.

Euforia reformasi dengan semangat otonomi daerah bukan lagi kegiatan melayani masyarakat tapi dilayani oleh masyarakat, tuntutan – tuntutan orang – orang yang ingin memekarkan daerahnya untuk di pimpinnya atau daerah yang kekuasaannya di miliki oleh orang yang sebelumnya tidak pernah memimpin sebuah wilayah atau malah tidak pernah mengeyam pendidikan pemerintahan dan administrasinya, tapi dengan harta dan kekuasaannya bisa membeli kekuasaan pemerintahan malah menjadi otonomi daerah sebagai alat untuk menguntungkan kepentingan kelompoknya dan akhirnya otonomi daerah hanya dijadikan alat untuk mengukuhkan kekuasaan yang bersifat premordial saja dan menjadikan raja – raja kecil yang memerintah demi untuk mengukuhkan kepastian bisnis belaka denagn alasan untuk membangun masyarakatnya.

Banyak pemimpin – pemimpin daerah yang muncul bukan dari kalangan orang – orang yang mendapatkan penididikan pemerintahan dan administrasi negara, tapi kebanyakan dari kalangan bisnis, sehingga mereka harusnya mendapatkan kursus tambahan bidang ilmu pemerintahan, administrasi dan menajemen pemerintahan.

Banyak dari mereka yang tidak mengetahui tata ruang wilayah yang harus membagi antara zona residensial, komersial dan industrial, sehingga hak – hak masyarakat sebagian diantaranya terabaikan untuk memuluskan kepentingan tertentu saja yang tentunya menguntungkan pimpinan daerahnya itu sendiri.

Karena ketidaktahuan manajemen perkotaan itulah yang menyebabkan mereka tidak mengetahui arah pembangunan kemana dan hanya berputar- putar saja untuk kepentingan lingkaran kekuasaannya itu tersebut. Dengan tata ruang yang tidak teratur akhirnya membawa daerahnya kepada kemacetan,banjir, tercemarnya lingkungan dan minimnya sarana publik dan ruang hijau terbuka untuk berinteraksi.

Banyak kita lihat pemimpin – pemimpin daerah yang baru menjadi penguasa tiba – tiba menjadi orang kaya baru, yang akhirnya terlibat dalam lingkaran korupsi, lalu kita juga lihat ada juga penguasa – penguasa wilayah yang anggotanya terdiri dari bagian dinasti keluarganya sehingga lingkaran kekuasaan hanya berputar – putar di antara mereka saja dan akhirnya menjadi arogansi sendiri bagi lingkungan keluarga mereka sehingga penyalahgunaan kekuasaan tidak akan bisa di hindari lagi yang mengarah pada tindakan korupsi.

Pengelolaan Keuangan mereka juga tidak tepat guna dimana anggaran daerah seharusnya digunakan untuk pelayanan ,masyarakat tapi mereka gunakan untuk pembelian hal - hal yang tidak perlu dengan alasan untuk keperluan dinas, anda lihat saja sendiri dan coba cari informasi berapa banyak uang keluar hanyak untuk membeli sebuah mobil dinas yang mewah atau permbuatan rumah dinas yang mewah, itu baru salah satu contoh.

Lalu penanganan komunikasi antar masyarakat di dalam daerah tersebut sesama mereka sendiri atau antar daerah juga tidak bisa terjalin dengan baik, kita lihat banyak terjadi pertingkaian antar warga, antar suku, maupun antar desa / kabupaten, mereka harus sering – sering turun ke bawah dan memberikan pelayanan publik yang baik, dan tidak memarjinalisasi beberapa masyarakat yang mengingatkan mereka untuk kembali ke fitrah mereka sebagai pemimpin yaitu sebagai PELAYAN.

Membangun wilayah atau daerah itu sangat sulit, apakah pihak-pihak yang menuntut pemekaran mengerti sulitnya membangun wilayah ? atau malah ingin menjadikan otonomi daerah sebagai komoditi baru untuk mengeruk keuntungan ?, butuh waktu puluhan tahun untuk benar – benar bisa mandiri dan mengelola dengan manajemen yang baik sehingga pemimpin yang memerintah daerah propinsi, kabupaten dan kotamadya memang harus membuat desain jangka panjang pembangunan daerahnya dan penerusnya harus meneruskan program – program jangka panjang tersebut. Sebelum berubah menjadi sebuah daerah otonom, daerah tersebut harus menjadi daerah administratif terlebih dahulu dengan uji coba selama waktu yang di tentukan sampai memenuhi syarat – syarat berdirinya wilayah tersebut menjadi wilayah otonom.

Setiap Pimpinan daerah juga seharusnya didampingi oleh wakil yang berasal dari pemerintah pusat guna bahu membantu dan mengawal pemimpin daerah tersebut untuk melaksanakan pembangunan wilayah. Baik itu pimpinan propinsi maupun pimpinan kabupaten dan kotamadya. Sehingga semangat pembangunan daerah tanpa pengawasan pemerintah nasional tidak akan keluar dari koridor – koridor pembangunan dan penyalahgunaan kewenangan.

Semoga Indonesia bisa bangkit dan maju dengan sokongan setiap daerah untuk membangun wilayahnya masing – masing dengan semangat nasionalisme dan kebangsaan sebagai bagian dari NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

KEADILAN BUKANLAH MENCARI KESALAHAN

2011-04-28T01:36:00.000-07:00

Seekor kambing, kambing merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan, yang juga tidak boleh semena – mena untuk di perlakukan, seperti dipukuli ataupun di tendang, seekor kambing pun, yang memberikan manfaat berupa sumber makanan bagi manusia, saat harus mati dan disembelih juga mendapatkan keadilan dari Allah SWT, semua orang islam tahu menyembelih hewan ada aturan main untuk menyembelihnya bukan dengan cara langsung memenggal atau menyiksanya secara semena – mena.

Lihatlah kambing di atas, sekalipun ia harus mati demi memberikan suatu manfaat untuk mahkluk lain, tetapi tetap ada keadilan untuknya saat menjelang ajalnya.

Tapi apakah manusia menyadari akan hal ini walaupun sesama manusia, perbuatan semena – mena masih di praktekan walaupun dengan dalih keadilan, baik itu keadilan dibidang apapun mulai dari cara yang halus sampai cara yang paling kasar sekalipun.

Keadilan terkadang dicari bukan untuk mencari KEBENARAN dari sesuatu hal yang bathil akan tetapi mencari PEMBENARAN dari hal yang bathil tersebut, dengan berbagai macam motif didalamnya yang seringkali beriringan dengan apa yang kita sebut dendam, yang mengakar pada nafsu manusia.

Saya pernah mendengar dari seseorang bahwa dendam bila dibalas dengan dendam, kedukaannya tidak akan hilang seumur hidup walaupun keadilannya terasa, itu pun hanya sesaat saja untuk memuaskan nafsu, namun memaafkan akan lebih bermakna bagi jiwa dan kehidupan, dimana akan membuat rasa keadilan itu tidak dirasakan sesaat tetapi selamanya dan membersihkan jiwa kita sebagai manusia, karena dengan keadilan yang mengedepankan kebaikan untuk memaafkan, maka dengan sendirinya keadilan itu dapat di tegakkan.

Dalam hal bidang hukum, menghukum seseorang dengan dasar Memaafkan jauh lebih baik daripada menghukum seseorang dengan dasar keadilan sesaat, hukum dapat di tegakkan bila hati para pengadil dan petugas hukum mempunyai rasa memaafkan dalam mencari keadilan, karena sejatinya semua yang melakukan kesalahan memang harus dihukum tapi bukan dengan nafsu tapi dengan memaafkannya, dengan memberinya kasih sayang untuk memberikan perubahan mental yang lebih baik mendalami kehidupan ini kedepannya.

Main Hakim sendiri, memutarbalikan hukum, mencari – cari kesalahan tanpa ada pembuktian yang bisa dan bukti yang mengada –ada, penegakan hukum dengan intimidasi, bukan itu wajah hukum dari keadilan yang ingin di pandang sebagai penyeimbang antara yang hak dengan yang batil, kebaikan dengan keburukan, ataupun keseimbangan hukum dengan tata aturan hukum itu sendiri, tapi sebuah wajah hukum dengan keadilan yang tidak mengambil / merampas hak orang lan dengan paksa, meletakkan sesuatu perkara itu pada tempatnya, rendah hati bukan dengan maksud ingin menegakan keadlian dengan mencari kehormatan atau kebesaran nama.

Saya Teringat lagu dari salah satu band favorit saya yaitu Metallica dengan lagunya "And Justice for All"
Pada reffrain liriknya di tulis :

Justice Is Lost
Justice Is Raped
Justice Is Gone
Pulling Your Strings

Justice Is Done
Seeking No Truth
Winning Is All
Find it So Grim
So True So Real

Apakah Keadilan memang telah Hilang, hak seseorang untuk mencari keadilan di injak - injak, yang salah dapat menjadi benar dan yang benar menjadi salah ? anda tahu sendiri jawabannya.

Tidak hanya keadilan yang ada didalam wajah hukum, tapi juga dari segi etika sosial, bila keadilan benar – benar ditegakkan, manusia bisa terhindar dari terkena ataupun melakukan kejahatan yang berkaitan dengan motif ekonomi atau keuangan, karena hak – hak individu tidak di rampas atau terabaikan oleh pemimpin keadilan, tapi bila keadilan di terapkan dengan nafsu maka penindasan dan kezalimanlah yang akan ada.

Keadilan yang berpihak pada satu golongan dengan mengesampingkan golongan yang lain, sehingga akan menimbulkan rasa iri dan dengki yang berujung kepada pecahnya sebuah kesatuan, yang tadinya satu keluarga bisa pecah keluarga, yang tadinya satu suku bisa pecah sukunya, yang tadinya satu negara bisa pecah negaranya.

Pandang dan lihatlah mereka yang tertindas, dimana kezaliman menekan mereka pada titik yang paling rendah, sehingga membuat mereka berkata keadilan telah pergi dan sirna, dan kebaikan tidak akan pernah singgah kepada diri mereka, sadarilah karena ketiadaan keadilan akan membuat diri mereka berjalan di lembah – lembah yang tidak akan ada rambu – rambu keteraturan dan norma dan mereka akan terjebak didalamnya bila tidak ada perubahan untuk menegakkan rasa keadilan dari diri sendiri maupun dari para pemimpin serta para ahli agama.

Disinilah Mental berbicara, orang mungkin berkata seseorang dengan jiwa pemaaf dan sabar adalah orang yang mempunyai mental yang lemah dan tidak bisa menegakkan keadilan, sedangkan seseorang dengan jiwa yang penuh menggunakan kekuatan adalah orang yang mempunyai mental baja mampu untuk menggalang kekuatan demi tegakkan keadilan.
Tetapi apakah anda berpikir bahwa makhluk apa yang selalu menggunakan kekuatan tanpa menggunakan pikiran, benar makhluk itu adalah hewan namanya, hidup dengan insting dan nafsu, apakah kita manusia yang derajatnya sekalipun lebih tinggi dari malaikat dan jin mau disamakan dengan hewan.
Justru orang dengan jiwa pemaaf dan sabarlah yang paling berat hidupnya karena dia harus mengerahkan kekuatan yang lebih besar dari pada kekuatan fisik untuk menegakkan keadilan, karena dia mencari keadilan sejati bukan keadilan seujung jalan saja.

Berbuatlah adil sekalipun kita harus berkorban karenanya, baik materi maupun perasaan, baik darah maupun airmata, selama kita bisa memberikan perubahan yang baik kepada orang lain dan diri kita, perubahan tersebut akan memberikan manfaat yang baik bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. khususnya bagi bangsa ini, keadilan baik hukum dan sosial harus ditegakkan bukan melihat dari angka - angka statistik tapi bukalah mata, baca dan lihatlah lingkungan sekitarmu, demi Indonesia yang lebih baik.

Semoga kita semua bisa berlaku adil untuk orang lain dan untuk kita sendiri. Amiiiinnnn....

NEGARAKU, PERUSAHAANKU, KELUARGAKU

2011-04-26T03:25:00.001-07:00

( Sebuah Utopia )

Aku warga Negara Indonesia yang lahir, besar dan tinggal di Indonesia, dengan begitu aku menganggap bahwa Negara Indonesia adalah negaraku. Begitu kelahiranku mendapatkan akte kelahiran secara otomatis aku tercatat di catatan sipil dan aku terdaftar sebagai orang Indonesia. Aku mengenal negaraku ini mulai dari pendidikan dasar dan mengetahui bahwa negaraku ini kaya, toleransinya tinggi, dan mempunyai banyak ragam kebudayaan dan perbedaan kepercayaan yang saling menghormati satu sama lain, dan mempunyai kedaulatan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah menjelang remaja aku memandang Negaraku ini sebagai keluarga besarku dengan pemimpin negaraku ini sebagai Orang Tuaku yang memiliki banyak pembantu, sebagai pelindungku, juga sebagai pengayomku yang akan memberikanku sedikit bekal ilmu bagi ku untuk mencari rezeki dan untuk berusaha sendiri secara mandiri agar aku tidak bermental lemah dan memintaku untuk memberikan sedikit rezeki untuk kukembalikan kembali kepada keluarga besarku untuk membantu anggota keluargaku yang lain, karena ku anggap pemimpin negaraku adalah orang tuaku yang akan memberikan tersedianya makanan, tempat berlindung, penutup tubuhku, memberikan pendidikan yang terbaik untuk diriku dan memberikan aku pengobatan yang terbaik saat aku sakit dan, mengajariku mengolah uang dan kekayaan yang baik, mematuhi aturan dan norma-norma dalam keluarga.

Orangtuaku akan menyediakan dan memberitahukan untuk menjaga lahan – lahan untuk aku sendiri manfaatkan untuk mendapatkan suplai makanan bagiku dan anggota keluargaku, orang tuaku akan memberitahu kepadaku bahwa lahan untuk makananku dan anggota keluargaku harus dipertahankan dan di jaga untuk generasi penerus dari keluarga besarku agar mereka tidak membeli makanan dari keluarga tetangga dan senantiasa mengingatkan bahwa lahan untuk makan haruslah untuk makanan bukan untuk ditanani bertumbuh atap dan beton.

Orang tuaku juga akan memberikanku tempat berlindungku, sebuah atap yang nyaman bagiku untuk tidur dan melepas penatku setelah mencari makan, orang tuaku memang tidak akan memberikan Cuma – Cuma atap tersebut, tapi orangtuaku akan memberikan aku kemudahan lahan untuk ku garap, untuk ku bangun, dan untukku bertempat tinggal, dan memberitahukanku bahwa lahan tersebut harus dimiliki dengan syarat aku harus membantu anggota keluargaku yang lain dengan sebagian rezeki yang aku terima.

Aku sangat Senang dan bahagia menjadi anggota keluargaku karena aku tau bahwa orang tuaku tidak ingin melihat anak-anak dan cucunya tidur di trotoar jalan sementara mereka bisa tidur enak di kasur yang nyaman, malah orang tuaku lebih baik mendahulukan kesenangan anak dan cucunya di bandingkan dirinya.

Orang tuaku akan mengajariku untuk menjadi orang yang produktif, daripada baju, celana dan aksesorisnya beli dari keluarga tetangga, lebih baik aku di suruh untuk membuat dulu bahan-bahannya sendiri, kalau tidak ada aku diminta untuk mengumpulkan dulu bahan mentahnya sendiri dari lahan keluargaku, orang tuaku itu baik, mereka hanya memberiku peralatan dan restunya saja tapi aku di wanti-wanti untuk tidak membeli dari tetangga kalau memang lahan keluargaku tidak bisa mengadakan yah terpaksa beli,
tapi kalau masih bisa buat sendiri, dan olah sendiri. Setelah terkumpul bahan mentahnya aku disuruh jahit sendiri sehingga aku bisa memakainya dengan bangga malah kalau ada jual hasilnya kepada anggota keluargaku yang lain atau ke tetangga sekalian.

Orang tuaku sangat sedih bila aku sakit, makanya mereka habis-habisan untuk memberikan pengobatan yang terbaik kepadaku, mereka memberikanku pelayanan kesehatan yang terbaik, malah menurut orang tuaku kalaupun kamu tidak punya uang kalau sakit, mintalah karena dengan sangat secepat-cepatnya orang tuaku memberikan perlindungan bagi anak cucunya dengan sebaik – baiknya sampai anak cucunya sembuh dan bisa berkarya kembali, orang tuaku senantiasa mengingatkanku untuk tidak menyia-yiakan hidup dan hiduplah dengan sehat lahir maupun batin.

Orang tuaku sangat tidak suka kalau aku dan anggota keluargaku itu bodoh, makanya mereka memberikan pendidikan baik agama, norma, pendidikan umum, pokoknya mereka memberikan seluruh ilmu yang mereka punya tanpa pamrih, tanpa membuat aku dan anggota keluargaku berpikir bagaimana untuk memberikan mereka sedikit kue untuk makan, karena bagi mereka yang penting anak dan cucunya tidak bodoh, dan aku dan anggota keluargaku harus jadi orang pintar yang tidak kebelinger, dan berharap agar aku dan anggota keluargaku dapat menurunkan lagi bekal ilmu yang kami miliki kepada generasi penerus keluarga besar kami.

Aku dan anggota keluargaku sangat berbeda – beda satu dengan yang lainya, beda kepercayaan,beda warna, beda pikiran dan kadang berbeda pendapat antara satu dan yang lainnya, tetapi orang tuaku selalu mengingatkan kami agar dapat bersikap sopan dan baik satu sama lain, kami harus menyadari bahwa kami hidup di dunia ini sangat sementara dan akan kembali kepada-Nya, jadi agar kami diberikan keberkahan dan kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa maka kami harus hidup rukun dan bahu membahu untuk menolong satu sama lain anggota keluarga kami yang kesulitan, orang tua kami juga mengingatkan bila kami tidak dapat bersikap baik dan menolong satu sama lainnya dan sering ribut, kami tidak akan bisa menjaga keutuhan keluarga kami, dan akhirnya malah nanti akan pecah, dan akhirnya lahan dan kekayaan keluarga akan menjadi rebutan, atau malah akan di rebut oleh tetangga.

Keluarga Besar Indonesia kami harus menjadi keluarga yang utuh, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang senantiasa saling menjaga dan menolong satu sama lain, dan bahu membahu bersatu untuk kemajuan keluarga kami, karena orang tua kami mengingatkan bahwa keluarga ini terbentuk dan lahan – lahan serta kekayaan ini ada karena adalah pertama atas berkah rahmat Allah yang maha kuasa dan juga kedua karena darah dan air mata anggota keluarga kami yang dulu memperjuangkan agar keluarga kami ada dan diakui oleh tetangga sekitar, makanya kami sekeluarga harus mempertahankan kesatuan keluarga besarku dengan mati - matian.

Itulah pandanganku saat aku remaja, dimana aku menganggap keluarga besarku sangatlah hebat dan aku pun yakin bahwa keluargaku akan menjadi yang terhebat diantara tetangga – tetanggaku yang lain dalam segala bidang kehidupan.

Setelah aku beranjak dewasa kini aku pun mempunyai pandangan lain, bahwa negaraku Indonesia tercinta ini bukan hanya sebagai keluargaku juga sebagai perusahaanku.

Pada beranjak dewasaku aku baru tahu bahwa keluargaku mempunyai system, karena kalau aku mengingat orang tuaku ternyata mereka pun mempunyai manajemen dan pengelolaan tersendiri makanya mereka pun mempunyai banyak pembantu dalam membantu mereka yang notabene para pembantu tersebut adalah juga adalah anggota keluargaku sendiri namun dalam hal ini mereka mencari rezeki dengan membantu orang tuaku untuk mengelola keluargaku ini dengan membentuk perusahaan pemerintah Indonesia yang bertujuan menjual jasa pelayanan dan penyelenggaraan Negara keluargaku dan juga bertujuan mengelola asset-aset keluargaku dimana keluarga besarku memiliki saham didalamnya.

Anggota keluargaku yang berkerja membantu orang tuaku itu pun benar – benar harus bersumpah untuk melayani dan menjaga seluruh anggota keluargaku, baik orang tuaku dan mereka tidak boleh semena – mena dalam mengelola kekayaan dan perusahaan kami ini, malah orang tuaku beringatkan kepada diri sendiri dan para pembantunya tersebut untuk menrima yang sudah menjadi haknya saja jangan sampai hidup bermewah-mewahan sementara anggota keluarga yang lain masih dalam kesulitan.

Perusahaan keluarga kami itu merupakan perusahaan yang menjual jasa pelayanan bagi kami anggota keluarga dan bagi diri mereka sendiri, dan juga jasa pengelolaan asset – asset keluarga kami. Timbul pertanyaan didalam diriku, kalau mereka menjual berarti aku dan anggota keluargaku pun harus membayar dong. Orang tuaku berkata uang yang kamu berikan ke perusahaan keluargamu itu adalah untuk gaji anggota keluargamu yang bekerja di perusahaan, dari sanalah mereka mendapatkan rezeki dan keberkahannya, lalu sebagian yang lain adalah untuk modal melakukan pelayanan tadi, pelayanan bagi anggota keluarga yang lain yang tidak mampu baik dari kesehatannya maupun pendidikannya, untuk membeli keperluan – keperluan yang di anggap perlu untuk keluarga kami seluruhnya, bukan untuk kepentingan sebagian anggota keluarga kami saja., dan juga uang – uang kami digunakan untuk membuat yang produktif yang akan dikembalikan lagi kepada kami untuk kami manfaatkan di masa depan agar tidak bergantung kepada tetangga kami, dan bukan untuk membeli sesuatu hal yang konsumtif atau malah membuat masalah saja.

Perusahaan Keluarga kami itu pun juga di ingatkan bahwa dalam mengelola asset keluarga kami harus benar – benar menjaganya dan jangan di hambur – hamburkan, begitu juga asset kekayaan yang berupa kekayaan alam, orang tua kami mengingatkan bahwa kekayaan alam pasti akan habis jadi perusahaan keluarga kami benar – benar harus memanfaatkannya dan menjaganya dan setiap hasilnya harus diberikan terutama untuk anggota keluarga besar kami dulu karena keluarga kamilah pemilik saham di perusahaan tersebut, kalau pun hasilnya dijual ke tetangga kami tentunya uangnya kembali kepada para anggota keluarga kami, karena orang tua kami sangat memperhatikan dan ingin agar anak cucunya sejahtera.

Orang tua kami pun mengingatkan kepada perusahaan kami agar jangan berhutang kepada tetangga kami yang lebih kaya, karena berhutang itu tidak baik, ada beban didalamnya dan ada keterpaksaan didalamnya, menurut orang tua kami lebih baik memakai apa yang ada dulu untuk di manfaatkan daripada mengadakan sesuatu hal yang di paksakan, , lalu dengan berhutang akan menjadikan keluarga kita lemah dan malas, sedih dan bingung, penuh dengan ketakutan dan kekikiran, serta kalau kita tidak sanggup membayarnya yang ada hanyalah tuntutan dan tekanan dari tetangga yang menghutangi kita dan kesewenang – wenangan tetangga kepada keluarga kita.

Kalau memang terpaksa berhutang, gunakanlah untuk yang produktif dan segera di bayar, jangan membeli barang – barang yang konsumtif sekalipun itu untuk menunjang pekerjaan dari perusahaan, manfaatkanlah yang ada.

Itulah aku yang memandang negaraku adalah keluargaku beserta perusahaanku yang ada didalamnya, jelek dan baiknya itulah keluargaku yang sangat aku banggakan, semoga Tuhan Yang maha esa senantiasa memberikan keberkahan dan kerahmatan bagi keluarga dan perusahaanku, Negara Besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber Gambar : Internet

E-KTP BERBASIS NIK NASIONAL

2011-04-25T10:55:00.000-07:00

Berikut ini keterangan dari BPPT bisa di lihat di sini humas BPPT mengenai e-KTP

DENGAN “PRICE”, SUKSESKAN PENERAPAN E-KTP BERBASIS NIK NASIONAL

“Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti peraturan UU nomor 35 tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip,” ungkap Hammam Riza, Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT, saat Kick off Meeting Workshop Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional, yang berlangsung di Ruang Komisi BPPT, Rabu (6/4).

Hammam pun menambahkan, dilihat dari locusnya, penerapan e-KTP akan berada diseluruh Indonesia, meliputi 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota dan ditahun 2012 berada di 3886 di kecamatan dan 300 di kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan kegiatan nasional tersebut, menurutnya, BPPT berperan dalam melaksanakan pengkajian, Technology Clearing House, audit sampai pada solusi teknologi. “Melalui acara ini, kita ingin menyatukan tekad untuk mensukseskan penerapan e-KTP. PRICE (Profesional, Integrity, Creative dan Excellence), adalah nilai-nilai BPPT yang akan kita usung dalam kegiatan ini,” tegas Hammam.

Hal yang sama juga kembali dipertegas oleh Unggul Priyantono, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM). “E-KTP merupakan peristiwa penting. Dengan NIK (Nomor Induk Kepegawaian) yang dilengkapi sidik jari didalam e-KTP, tidak akan ada lagi identitas ganda,” ucapnya.

Selanjutnya dikatakan, yang tidak kalah pentingnya e-KTP dapat bermanfaat untuk kepentingan pemilu ke depan agar dapat lebih tertib dan dipercaya. Namun, penggantian KTP menjadi e-KTP dapat menimbulkan penghalang atau kegagalan karena jumlahnya besar mencapai 170 juta KTP, hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun.

“Untuk mengatasinya, dibutuhkan dukungan yang sangat luas yang bukan hanya dari pihak Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga butuh dukungan dari BPPT, ITB, Menkominfo, LSM dan Pemda,” kata Unggul.

Menurutnya, dukungan tersebut akan berjalan baik jika diiringi dengan pemahaman baik mengenai pentingnya e-KTP maupun yang sifatnya teknis. “Sosialisasi ke daerah-daerah, mutlak diperlukan. Kick off Meeting ini juga merupakan suatu pembekalan, agar nantinya dapat dilakukan semacam supervisi dan sosialisasi di lapangan, agar proses pembuatan dan pelaksanaan e-KTP dapat berjalan lancar,” tuturnya lebih lanjut. (KYRAS/humas)

eKTP SEBAGAI KTP NASIONAL

2011-04-25T08:55:00.000-07:00

Pemutakhiran KTP Nasional dan kependudukan
Berbasis Sistem Informasi Management dan Manfaatnya.

( Sebuah Ide Pikiran untuk sumbangsih kepada bangsa dan negara )

KTP Nasional merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap penduduk di Negara ini, hal tersebut merupakan mutlak di miliki karena sebagai identitas individu yang bersangkutan dan juga sebagai identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa setiap orang yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP dengan masa berlaku 5 tahun sekali dan yang bersangkutan harus melalukan registrasi ulang atau perpanjangan masa KTP tersebut. KTP bisa didapat dengan melakukan registrasi di kantor kelurahan dimana individu yang melakukan permohonan KTP berdomisili dan bila yang bersangkutan pindah domisili maka harus melakukan registrasi ulang di kantor kelurahan individu tersebut pindah.

Tentunya setelah memiliki KTP, setiap individu bisa memanfaatkannya sebagai bukti diri dalam melakukan kegiatan – kegiatan yang memerlukan persyaratan adanya KTP tersebut entah untuk pendidikan, perbankan, melamar pekerjaan, dll.

Perkembangan jaman yang semakin maju juga harus di ikuti dengan perkembangan pemutakhiran tanda indentitas bagi setiap individu dalam sebuah Negara, begitu juga Indonesia, pemerintah juga harus melakukan pemutakhiran data kependudukan yang sudah tidak lagi melakukan proses pemutakhiran data kependudukan dengan cara-cara lama, dimana setiap data registrasi dan kependudukan di tiap daerah kabupaten/kotamadya tidak terintegrasi secara nasional.

Banyak Hal yang tejadi bila data identitas seorang penduduk ditiap daerah tersebut tidak terintegrasi secara nasional, yaitu diantaranya tidak validnya statistik data kependudukan nasional dan timbulnya KTP Ganda yang bisa di miliki individu yang sama dengan identitas yang sama atau pun malah yang tidak sama.

Kepemilikan KTP Ganda yang berbeda identitas mengarah kepada penipuan identitas sehingga akan membawa dampak tersendiri dan mempengaruhi bidang – bidang kehidupan lainnya yang mempersyaratkan adanya KTP didalamnya.

Saat ini Pemerintah sedang berusaha untuk menerapkan KTP Nasional bagi para penduduknya, sehingga di harapkan setiap penduduk hanya memiliki satu tanda identitas saja, dengan data – data elektronik yang tersimpan dalam satu database di tiap daerah, tentunya dengan demikian setiap individu diharapkan hanya memiliki satu identitas saja dan pemerintah juga mengharapkan adanya KTP Ganda.

Namun apakah dengan adanya KTP Nasional yang di terapkan pemerintah saat ini bisa mencegah adanya KTP Ganda ?, saya rasa tidak, kenapa karena pemuktahiran data kependudukan yang dilakukan pemerintah hanya memindahkan data penduduk yang tadinya tercatat di data buku registrasi kependudukan / form-form penduduk kedalam komputerisasi system informasi management.

Pemindahan Data kependudukan kedalam system database computer merupakan langkah yang sudah benar yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemuktahiran data lalu menerbitkan KTP untuk setiap individu, tetapi tidak ada jaminan individu tersebut bisa melakukan perbuatan pembuatan KTP di wilayah lain dengan identitas yang berbeda. Apalagi saat ini data setiap wilayah baik tingkat nasional dan daerah belum terintegrasi dan tersinkronisasi secara baik.

Pemerintah sebaiknya melakukan langkah selanjutnya yaitu melakukan proses integrasi dan sinkronisasi data secara nasional dalam sebuah database nasional dan melakukan proses unifikasi dari data setiap individu dengan data fisik yang dimiliki individu tersebut yang di rekam di data nasional dan didalam KTP tersebut untuk mencirikan data unik dari setiap individu. Jadi didalam KTP tersebut tersimpan personal data setiap individu dan data fisik dari setiap individu.

Kenapa hal ini harus dilakukan ? karena bila data KTP Nasional didalamnya sudah tersimpan personal data dan data fisik individu, resiko kepemilikan KTP ganda bisa di minimalisir ataupun bisa ditekan sampai tidak adanya KTP ganda sama sekali karena data unik setiap individu adalah berbeda sehingga pemutakhiran data kependudukan secara Nasional bisa dikatakan valid 99%.

Apakah keuntungan tersebut hanya untuk pemerintah saja dalam memutakhiran data kependudukan secara Nasional ? tentunya tidak sebagai langkah awal bila system informasi kependudukan dilakukan dengan cara diatas, bidang – bidang lainya pun bisa memanfaatkan KTP Nasional yang dimiliki oleh setiap individu dengan lebih efektif dan efisien.

PENGITEGRASIAN DAN SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN

Saat ini Data kependudukan dari tiap individu tersimpan di data kependudukan catatan sipil di tiap – tiap propinsi. Namun data record dari tiap – tiap data individu tersebut tidak bisa di akses oleh wilayah lain, sehingga kalau hanya mengandalkan apa yang sekarang ini dilakukan pemerintah saja maka timbulnya KTP ganda dengan beda identitas tetap saja akan ada.

Seperti yang saya uraikan diatas, pemutakhiran data kependudukan saat ini ini secara komputerasi sudah tepat namun sebaiknya semua input data kependudukan dari tiap kelurahan / kantor desa tersimpan secara integral dalam satu Database Kependudukan Nasional dan bisa di akses oleh setiap kantor pemerintahan dan bagi pihak Swasta dengan batasan2 tertentu sesuai dengan kepentingannya masing – masing.

Tentunya data – data tersebut harus memuat data yang lengkap dan valid dari individu yang memiliki KTP Nasional dan tiap – tiap individu karena data tersebut menerangkan identitas dirinya sehingga dapat menjadi referensi dari penggunaan KTP Nasional tersebut untuk berhubungan dengan pihak- pihak lainnya yang membutuhkan persyaratan KTP nasional tersebut.

DATA UNIK KTP NASIONAL

Setiap individu yang memiliki KTP Nasional hanya boleh memiliki satu buah nomor penduduk saja sebagai data yang unik yang tidak sama dengan individu lainnya ( tentunya hal tersebut saat ini sudah dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia ). Nomor tersebut adalah sebagai data akses yang bisa di manfaatkan oleh pihak – pihak lain yang membutuhkan keterangan lengkap mengenai data personal individu tersebut.

Lalu tentunya adanya Foto individu tersebut didalam yang tersimpan didata nasional dan tercetak di KTP Nasional tersebut ( tentunya ini sudah ada dan di implementasikan oleh pemerintah ).

Lalu selain data identitas, saya juga menguraikan mengenai data rekam fisik dari pemegang KTP Nasional tersebut, hal ini dikarenakan ada beberapa hal fisik manusia yang unik yang bisa dijadikan dasar seseorang individu yang berbeda dengan individu lainnya sehingga tidak bisa di palsukan, yaitu Sidik jari dan Retina Mata.

Kenapa harus ada dua fisik ciri tersebut ? Tentunya bila ada individu yang tidak memiliki salah satu dari kedua fisik tersebut, tetap ada satu yang bisa di lakukan perekaman data fisik dan keterangan tersendiri.

Kedua ciri fisik tersebut harus tersimpan bersama di dalam data kependudukan individu sebagai data yang unik. Kedua data tersebut bisa di dapat dari Alat Scanner yang di miliki oleh tiap – tiap kelurahan dan Kantor Desa.

Dari Ketiga data Unik tersebut yang tersimpan d Pusat Data Kependudukan Nasional maka seseorang individu hanya bisa membuat satu KTP Nasional saja dan tidak bisa membuat KTP lain di tempat yang lain, karena data unik dari sidik jari dan retina mata hanya ada satu saja dan valid, sehingga bila sudah ada di dalam database nasional, seseorang yang ingin membuat KTP lain dengan identitas yang berbeda tidak akan bisa.

Dengan demikian KTP Nasional tidak akan bisa digandakan karena seseorang yang ingin membuat KTP harus datang ke kantor kelurahan / Desa dan tidak boleh / Bisa di wakilkan, karena yang bersangkutan selain harus mengisi form, juga harus melakukan scan foto, sidik jari dan mata di kantor kelurahan/kantor desa tersebut, dengan demikian praktek – praktek percaloan pun bisa di minimalisir

Pemerintahan dapat menerbitkan KTP Baru berbentuk KTP dengan mengunakan kartu PVC smart card elektronik yang terdapat chip didalamnya yang memuat data-data unik dari individu yang memilikinya dan akan terakses ke database nasional bila ingin mengetahui keterangan individu tersebut ( dengan batasan – batasan tertentu ).

Contoh KTP :

Kartu diatas hanya berbentuk layaknya kartu ATM yang sehari – hari kita gunakan.

Kenapa harus ada CHIP ? karena pemanfaatan KTP itu tadi bila di lakukan untuk keperluan dengan pihak – pihak lainnya, untuk melakukan validitas identitas diri bisa langsung di lakukan dengan pemanfaatan waktu yang cepat dan tidak berbelit - belit ( tentunya pihak tersebut harus mempunyai alat scanner chip ) dan Chip tersebut memuat Data unik yang akan mengakses ke data individu di Pusat Data Kependudukan Nasional.

APAKAH MAHAL UNTUK DI IMPLEMENTASIKAN ?

Pusat Data Nasional harus memiliki Infrastruktur Database yang mumpuni untuk menampung data-data tersebut dan Seperti yang saya uraikan Setiap Kelurahan dan Kantor Desa harus memiliki peralatan tersebut tentunya infrastruktur tersebut mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pengadaannya, namun tentunya bila pemutakhiran database ini dilakukan, COST pemerintah / Swasta untuk pemanfaatan data kependudukan tersebut di masa mendatang bisa lebih dikurangi dan lebih efesien.

Saya Bukan Ahli IT maupun penjual alat-alat IT, namun kalau kita mau menghitung peralatan tersebut bisa kita browse di internet, perhitungan di bawah ini hanyalah gambaran kasar saya saja :

Peralatan di Kelurahan :

1 buah Komputer 300 USD

1 buah Kamera Digital dan Tripod 200 USD

Untuk foto wajah dan mata

1 buah Alat Scanner Sidik Jari 150 USD

1 buah Software Scanner Mata 1000 USD

1 buah Alat pencetak Kartu 1800 USD

1 buah Alat Chip Reader/Writer 100 USD

Bila di estimasikan kurang lebih budget perkantor adalah Rp.40 Juta Rupiah, jadi kalo menurut data dari Departemen Dalam Negeri www.depdagri.go.id bahwa Jumlah kelurahan dan Desa di Indonesia terdapat 73067 kantor maka total biaya yang di perlukan adalah kurang lebih 3 Trilyun Rupiah. Itu biaya untuk di kantor desa dan kelurahan akan tetapi bila pemerintah mempunyai purchaser yang bagus dan baik ( jauh dari Korupsi ) tentu akan bisa menekan biaya tersebut.

Biaya tersebut belum termasuk infrastruktur Data Base yang mungkin terdiri dari banyak peralatan Server, computer, dan software – software pendukung lainnya, sebagai gambaran saja salah satu web jejaring social di dunia meninvestasikan 100 juta USD untuk infrastrukturnya jadi kurang lebih di perlukan tambahan 1 Trilyun lagi untuk biaya infrastruktur Pusat Data Kependudukan Nasional.

Sehingga kalau kita jumlahkan keseluruhan biaya yang di perlukan untuk implementasikan Sistem Informasi Management dari Pusat Data Kependudukan Nasional adalah 4 Trilyun Rupiah. ( Sekali lagi ini adalah hitungan kasar saya, karena saya bukan ahli IT / Penjual Alat IT, harapan saya biaya tersebut masih bisa dikurangi kembali ). Lalu biaya Maintenance di estimasikan 10 % dari total investasi yaitu 400 Miliar pertahun.

Tentunya baik pengadaan Barang harus di lakukan melalui lelang terbuka dimana setiap pengajuan penawaran harga bisa di lihat secara terbuka sehingga setiap masyarakat bisa manyaksikan langsung informasi harga tertinggi dan harga terendah dari penawaran tersebut sehingga prinsip transparansi tetap ada jauh dari korupsi ( akan di uraikan dalam tulisan – tulisan selanjutnya ) dan harus ikuti oleh perusahaan dari dalam negeri.

Lalu untuk IT Maintenance juga di lakukan pelelangan terbuka di tiap – tiap kotamadya / Kabupaten, sehingga tiap – tiap Kotamadya dan kabupaten akan terdapat perusahaan – perusahaan local jasa maintenance dengan menyerap tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut sehingga dapat membantu mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang ada di wilayah kotamadya / kabupaten tersebut, tentunya untuk maintenance Pusat Data Kependudukan Nasional di lakukan oleh personil IT dari dalam institusi tersebut karena menyangkut terjaganya database dari pihak – pihak yang ingin menyalahgunakan data dan tidak bertanggung jawab ataupun ingin merusak database tersebut untuk kepentingan tersendiri.

Personil IT dalam pengelolaan Database Kependudukan harus berasal dari dalam negeri dan mempunyai kualifikasi dalam menjaga keamanan database dan menciptakan keamanan yang tangguh dalam menghadapi serangan – serangan yang kemungkinan timbul di masa depan.

MANFAAT KTP NASIONAL

Mungkin sebagian masyarakat akan berkata bahwa biaya 4 Trilyun tidak sesuai dengan manfaatnya, akan tetapi bila KTP hanya digunakan hanya untuk persyaratan saja memang hal itu hanyalah akan sia – sia akan tetapi bila KTP Nasional dengan basis Sistem Informasi Management seperti yang diuraikan diatas maka KTP NASIONAL bisa dimanfaatkan oleh banyak bidang kehidupan.

Beberapa diantaranya adalah :

BIDANG POLITIK.

Dalam perpolitikan Indonesia KTP Nasional bisa di jadikan sebagai data awal calon pemilih nasional oleh KPU dan juga dalam hal ini KTP Nasional bisa dijadikan sebagai tanda individu tersebut untuk melakukan registrasi pemilihan dan memilih salah satu calon dalam setiap TPS ( Tempat Pemungutan Suara ).

Dalam hal ini KPU harus memiliki program scanner tersendiri bagi setiap individu apakah sudah hadir terdaftar TPS atau belum, bila sudah maka bila yang bersangkutan melakukan kecurangan untuk memilih lagi ditempat lain data registrasi pemilih sudah tidak valid lagi karena hanya berlaku sekali saja.

Dengan Begitu Kekisruhan adanya kecurangan suara dalam pemilu / pilkada bisa di hindarkan karena tidak adanya pemilih ganda dalam pemilu / pilkada tersebut karena data pemilih yang terdaftar di KPU adalah benar – benar Valid dan sesuai statistik dari jumlah pemilih yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.

BIDANG KEAMANAN DALAM NEGERI

Dalam Hal Kepolisian bisa melakukan akses ke pusat data kependudukan nasional dan memberikan tambahan informasi status pencarian ke dalam data individu yang di cari tersebut. Bila seseorang individu melakukan tindakan kriminal seperti kejahatan maupun penipuan maka kemana pun dia berpindah yang bersangkutan pasti akan memerlukan KTPnya untuk melakukan suatu kegiatan.

Pada saat KTP yang bersangkutan dilakukan scan maka dimanapun ia berada, pasti akan segera ketahuan, dan individu tersebut tidaklah bisa membuat KTP baru karena scan mata dan sidik jarinya tidak akan bisa dipalsukan, bila tetap memaksakan diri maka ia akan segera ditangkap di kantor kelurahan / kantor desa setempat karena status data individu tersebut terdapat keterangan Dicari.

Begitu pula dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, dimana setelah semua Warga Negara Indonesia sudah masuk datanya dalam Pusat Data Kependudukan Nasional maka di manapun warga Negara Indonesia tersebut berada dan dicurigai oleh kepolisian, kepolisian bisa langsung melacak keberadaan individu tersebut, karena memang KTP Nasional ini harus di miliki oleh setiap Warganegara Indonesia tanpa kecuali, dan bila ada individu yang tidak mau memiliki KTP Nasional ini maka haruslah menjadi pertanyaan tersendiri kenapa tidak mau memilikinya. Jadi Kepolisian dapat melakukan akses kedalam pusat Data Kependudukan Nasional dengan memberikan informasi kepada pengelola data untuk menambahkan status bahwa yang bersangkutan sedang di cari untuk dimintai keterangan.

BIDANG PERBANKAN

Di bidang perbankan banyak sekali pemalsuan data dari setiap individu untuk mendapatkan kredit dari perbankan baik itu kredit besar maupun kecil, dengan KTP Nasional setiap perbankan bisa mengetahui data dari setiap individu yang melakukan pengajuan dengan menscan KTP yang bersangkutan, ataupun menscan sidik jari dan retina yang bersangkutan dan mendapatkan akses terbatas atas informasi dari nasabah tersebut dari pusat data kependudukan nasional ( Tentunya pihak bank harus memiliki sendiri alat – alat scanner tersebut).

Sehingga pihak bank pun dapat melakukan analisa kredit yang lebih baik kepada nasabahnya dan prinsip KYC ( Know Your Customer ) pun bisa lebih efektif dilakukan.

Dengan demikian kepercayaan perbankan kepada masyarakat juga bisa lebih di tingkatkan karena bila nasabah yang bersangkutan mempunyai record yang kurang baik yang tercatat di SID Bank Indonesia maka nasabah tersebut bisa langsung di tolak oleh perbankan dan nasabah tersebut tidak bisa memalsukan lagi identitasnya karena KTP Nasional yang asli memerlukan scan mata dan sidik jari. Diharapkan tingkat kredit macet / NPL perbankan akan menuruni penurunan yang signifikan.

BIDANG LUAR NEGERI DAN KEIMIGRASIAN

Dalam hal luar negeri tentunya banyak juga masyarakat kita yang melakukan perjalanan keluar negeri baik untuk bekerja maupun berwisata tentunya dengan berpergian membawa KTP Nasional ini pada saat pengecekan paspor di bandara, system IT keimigrasian akan melakukan link ke system informasi data kependudukan nasional untuk memberikan informasi bahwa yang bersangkutan melakukan perjalanan keluar negeri beserta informasi tujuan Negara yang akan di tuju, dan informasi ini juga akan di teruskan ke Kedutaan Besar RI yang ada Negara tujuan tersebut, sehingga KBRI mempunyai data dan informasi yang jelas dan akurat mengenai warganegara Indonesia yang ada di wilayah tempat KBRI itu berada.

Dengan Sistem ini KBRI juga dapat melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang berada di Negara KBRI tersebut berada, sehingga para TKI pun dapat di ketahui dimana keberadaannya diluar negeri, pengawasan terhadap TKI juga bisa di pantau apakah mereka masuk secara legal atau illegal.

Bila legal tentunya terpantau pada saat pengecekan keimigrasian dan juga dengan adanya KTP nasional ini akan memberikan informasi kepada pemerintah RI mengenai jumlah TKI yang berada diluar sehingga dapat menjadikan masukan dalam membuat kebijakan untuk melindungi para warga Indonesia di luar negeri.

Untuk TKI yang bekerja di Penerbangan maupun Pelayaran tentunya mereka akan terdaftar di Negara di mana perusahaan tempat mereka berkerja itu berdomisili sehingga status data mereka akan menerangkan informasi dinegara mana mereka berkerja.

BIDANG KETENAGAKERJAAN.

Dalam bidang ketenagakerjaan, dengan KTP Nasinal ini seseorang dapat melakukan laporan ke kantor kelurahan / kantor desa bia dirinya bekerja atau belum bekerja sehingga laporan ini dapat di tambahkan kedalam status data individu tersebut dan data tersebut diteruskan ke kantor dinas tenaga kerja yang ada di wilayah kabupaten / kotamadya.

Bilamana seseorang memberikan informasi bahwa dirinya belum bekerja maka laporan ini adalah harus dijadikan; tidak hanya sebagai data statistic, tetapi juga sebagai data referensi dari injdividu tersebut untuk pekerjaan dinas tenaga kerja kotamadya/kabupaten dimana harus menjadi agen pemerintah sebagai jasa pencari kerja bagi para penduduk yang ada di wilayah tersebut dan berkerja sama dengan perusahaan – perusahaan yang ada di wilayah tersebut untuk merekrut karyawan dari wilayahnya itu dan menginformasikan kepada masyarakat melalui situs dinas tenaga kerja yang ada di wilayahnya, yang lebih bagus lagi dinas tenaga kerja dapat menghubungi langsung kepada individu tersebut, dengan begitu dinas tenaga kerja tidak hanya bertugas menghimpun data – data statistic tingkat pengangguran atau mengeluarkan kartu kuning, tetapi juga bertugas untuk menjadi agen pencari kerja bagi masyarakat.

BIDANG TELEKOMUNIKASI

Tentunya kita semua mengetahui bahwa setiap kita membeli sebuah nomor perdana HP kita di haruskan melakukan registrasi ke nomor telepon 4444, tentunya kita juga menyadari bahwa kita bisa mengisi informasi yang berbeda dari yang sebenarnya ke nomor tersebut, dan akhirnya setiap informasi ke nomor tersebut menjadi sia – sia dan tidak bermanfaat, dan akhirnya tetap saja banyak oknum – oknum masyarakat yang melakukan penipuan melalui nomor – nomor hp yang saat ini mudah untuk di dapat.

Tetapi kalau perusahaan – perusahaan provider telekomunikasi mau memanfaatkan pusat data kependudukan nasional, maka setiap masyarakat yang membeli nomor telepon selular tidak akan bisa mengisi nomor identitas yang berbeda, karena setiap nomor KTP yang di input akan terakses ke pusat data kependudukan nasional yang memverifikasi validitas no KTP tersebut dengan identitas individu yang melakukan pembelian nomor tersebut dan meregistrasi no teleponnya tersebut, dan bila tidak ada kecocokan identitas maka nomor tersebut tidak akan bisa digunakan sebaliknya bila cocok maka validitasnnya di akui dan nomor tersebut bisa di manfaatkan

Dengan begitu masyarakat akan merasa nyaman dalam melakukan komunikasi dan juga membantu untuk meminimalisir ancaman penipuan maupun ancaman – ancaman lainnya yang terjadi masyarakat seperti intimidasi dan terorisme karena setiap ancaman melalui nomor telepon akan dapat di lacak oleh pihak kepolisian sehingga angka kriminalitas bisa di tekan.

BIDANG URUSAN AGAMA

Dalam hal ini sebenarnya identitas KTP Nasional sudah pasti menerangkan status pernikahan bagi seseorang entah itu menikah atau belum, namun dalam hal KTP Nasional dengan system informasi manajemen juga menjaga urusan rumah tangga bila ada salah satu pasangan suami istri yang ingin menikah lagi dengan orang lain secara sah di KUA maka pihak KUA dapat bertanya kepada pasangan dari orang yang ingin menikah lagi apakah mengetahui atau tidak dan juga bagi calonnya juga dapat mengetahui apakah pasangannya sudah menikah atau belum ?

Sebenarnya ini hanyalah masalah kejujuran dari masyarakat, namun pemerintah juga harus menjaga daripada ketertiban umum dan kehidupan sosial masyarakatnya.

Banyak Bidang – Bidang kehidupan lainnya yang bisa memanfaatkan data kependudukan nasional ini untuk digunakan dengan efektif dan efisien mulai dari bidang politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan, semuanya tentunya untuk tujuan yang baik dan tidak merugikan orang lain atau untuk di salahgunakan.

PENUTUP

KTP Nasional harus di adakan dengan berbasis kepada system informasi management dengan di bentuknya Pusat Data Kependudukan Nasional sehingga Data Kependudukan menjadi teringerasi dan tersinkronisasi dalam satu kesatuan system. Hal ini harus dilakukan karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai SATU KELUARGA BESAR, kenapa saya sangat menekan hal tersebut, bila pemerintah sebagai orang tua harus mengenal anak – anaknya dengan baik, dan memperlakukan dengan adil, menjaganya dengan baik, dan mempertahankanya untuk menjadi anak yang mentalnya tangguh di masa depannya, bila orang tua tidak perduli, yah hancurlah sebuah keluarga.

Maka sebelum pemerintah menerapkan sebuah kebijakan yang baik untuk masyarakatnya baik untuk kebijakan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, baiknya pemerintah harus menjaga masyarakatnya dengan memberikan identitas yang baik dan menjaga identitas masyarakatnya sehingga akan membantu pemerintah mengetahui masyarakatnya untuk menciptakan keamanan nasional dan ketertiban nasional di dalam kehidupan masyarakat .

Mungkin akan ada yang berkata hal tersebut diatas adalah tidak mungkin untuk di wujudkan, tetapi kemungkinan bisa terwujud pun tidak boleh diabaikan, sejauh mana kita mau memberikan yang terbaik bagi bangsa dan Negara ini, mungkin bukan dengan darah ataupun air mata, tetapi dengan sebuah pikiran bodoh pun boleh saja toh, selama tidak menyinggung perasaan orang lain.

Mohon Maaf Bila Penulisannya dari artikel yang saya buat ini masih kurang berkenan bagi dari sisi penulisan maupun penggunaan bahasa, terima kasih bila ada kritikan - kritikan yang membangun.